SOPPENG - Untuk membayarkan gaji para honorer sampai dengan Desember 2023, pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Soppeng sedang mencari opsi terbaik.
Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Soppeng, Dipa. Kata dia, dengan anggaran yang tersedia saat ini untuk pembayaran gaji tenaga honorer tidak akan mencukupi.
“Sementara kita mencari solusi untuk kekurangan 2023 tersebut. Dengan kondisi saat ini, ada beberapa opsi yang sedang kami pertimbangkan untuk diajukan kepada pimpinan," ujar Dipa.
“Termasuk opsi honorer dibekali pelatihan wirausaha sebelum dirumahkan sehingga nantinya punya bekal keterampilan tersendiri. Lalu opsi pembayaran gaji setengah atau sepertiganya atau opsi-opsi lain yang akan kita cermati ke depan," tambahnya.
Diketahui, dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai 4.358 orang, Pemerintah Kabupaten Soppeng harus menganggarkan lebih dari Rp20 miliar tiap tahunnya untuk gaji para honorer.
Namun yang menjadi masalah, hampir 90 persen keuangan Pemkab Soppeng tergantung dari dana transfer yang diberikan Pemerintah Pusat.
Sementara dana transfer itu sendiri saat ini banyak yang sudah ditentukan atau diarahkan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap pencapaian program prioritas pemerintah daerah, terutama terkait dengan visi-misi Kepala Daerah.
“Kami memahami kondisi tersebut dimana kapasitas fiskal daerah kita kategori rendah. Sementara dana transfer tidak signifikan kenaikannya, sehingga dibutuhkan pengelolaan keuangan yang super prioritas," tandasnya. (*)
