KLIKTERKINI.COM, SOPPENG — Dalam rangka peningkatan hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program JKN dan pengambil kebijakan tingkat daerah di Kabupaten Soppeng, BPJS Kesehatan Cabang Watampone gelar Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Soppeng.
Kegiatan yang dibuka Sekda Kabupaten Soppeng, HA Tenri Sessu ini turut dihadiri Kepala BPKPD, Kadis Sosial, Kadis DPMPTSP, Kepala Bappelitbangda, Kadis PMD, Dinas Dukcapil, Kepala Bidang Anggaran BPKPD, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, dan Kepala BPJS Kesehatan Soppeng.
Tenri Sessu dalam sambutannya mengatakan kemitraan yang terjalin dengan BPJS Kesehatan sudah sekian lama dan pastinya banyak dinamika kebijakan yang terjadi baik di BPJS Kesehatan maupun di pemerintahan daerah Kabupaten Soppeng.
“Sehingga pertemuan seperti ini sangat diperlukan sebagai wadah untuk menyamakan pemikiran maupun persepsi yang tidak lain untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat,” ucapnya.
“Kami berharap kedepannya kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemda Kabupaten Soppeng tetap terjalin dengan baik dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur dalam kegiatan tersebut memaparkan terkait update regulasi, profil kepesertaan JKN, iuran JKN, kepesertaan bagi Aparat Desa.
Salah satu hal yang menarik dalam presentasinya adalah pemaparan terkait Dashboard JKN bagi Pemda,
Dashboard JKN dapat diakses oleh Pemerintah Daerah untuk memonitoring pelaksanaan JKN di Kabupaten Soppeng.
Dashboard JKN memuat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, jumlah kunjungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), jumlah rujukan peserta FKTP, 20 diagnosa tertinggi di FKTP, jumlah klaim di Rumah Sakit, data utilisasi penyakit katastropik, serta 20 kasus tertinggi di rumah sakit.
“Harapan kami melalui forum ini dapat memberikan ruang bersama untuk tetap menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan Pemerintah Daerah,” harap Indira.
